Kang DS Laporkan Perkembangan Program MBG di Kabupaten Bandung
SALAMMADANI.COM – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyampaikan perkembangan terbaru pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Program yang menjadi gagasan Presiden RI ini mendapat perhatian serius Pemkab Bandung sebagai salah satu langkah strategis meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurut Kang DS, pemerintah daerah menargetkan pembangunan 361 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, ia menegaskan pembangunan dilakukan bertahap karena tidak seluruh titik bisa digarap pemerintah secara langsung. “Kita melibatkan banyak pihak, termasuk mitra dan sektor swasta, agar realisasi bisa lebih cepat,” ungkapnya.
Hingga kini, 147 titik SPPG telah beroperasi, sementara sekitar 200 titik lainnya masih dalam proses persiapan. Bupati optimistis program ini mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan kesehatan, terutama stunting. Melalui MBG, asupan nutrisi untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui bisa dipastikan lebih terarah dan berkesinambungan.
Meski demikian, Kang DS tak menutup mata bahwa masyarakat masih ada yang meragukan manfaat program tersebut. “Padahal, di banyak negara lain, program sejenis sudah lama berjalan. Intinya, MBG hadir untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan sekaligus mengurangi kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Dengan jumlah penduduk mencapai 3,8 juta jiwa, sasaran MBG di Kabupaten Bandung diperkirakan menyentuh 1,263 juta orang, mulai dari peserta didik TK/PAUD hingga SMA, para santri, hingga ibu hamil dan menyusui. Angka ini bersifat dinamis, sehingga distribusi dilakukan secara kewilayahan melalui kecamatan, dengan melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Disdik, Dinkes, dan DP2KBP3A.
Dari sisi kualitas layanan, Kang DS menegaskan setiap dapur SPPG wajib memperoleh sertifikat laik hygiene dari Dinas Kesehatan sebelum beroperasi. Untuk memastikan kepatuhan, ia membentuk Satgas MBG lintas OPD yang bertugas mengawasi pelaksanaan di lapangan. “Saya minta Dinkes mempercepat proses sertifikasi. Semua aspek, mulai dari bangunan, peralatan, sistem limbah, air bersih, hingga penyajian, harus sesuai standar. SDM yang terlibat pun harus kompeten: ada tenaga gizi, akuntan, dan tim pengawas. Intinya, disiplin SOP dari awal hingga akhir,” tegasnya.
Ia menambahkan, bila standar tersebut dipatuhi, risiko terjadinya insiden seperti keracunan makanan dapat dihindari. Lebih jauh, Kang DS memperkirakan program MBG bisa menggerakkan roda ekonomi dengan potensi perputaran uang hingga Rp5 miliar per hari di Kabupaten Bandung.
Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT, RW, kepala sekolah, hingga tokoh masyarakat, ikut aktif mengedukasi dan menyosialisasikan program ini. “Kalau pemahaman masyarakat sudah baik, keraguan pasti hilang, dan program bisa berjalan maksimal,” ujarnya penuh keyakinan.
Menutup paparannya, Kang DS menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal keberlanjutan MBG, bersinergi dengan program lain seperti Sekolah Rakyat, demi mewujudkan generasi emas yang sehat, pintar, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.(ask/png)
