Bandung Barat Gandeng Unisba, Tiga Desa Siap Berstatus Desa Persiapan
SALAMMADANI.COM – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus berinovasi dalam mengatasi persoalan kepadatan penduduk di wilayah pedesaan. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah daerah menggandeng kalangan akademisi dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Islam Bandung (Unisba) untuk melakukan kajian strategis terkait rencana pemekaran desa dan penataan wilayah.
Fenomena “kejenuhan desa”—yakni meningkatnya kepadatan penduduk di sejumlah wilayah—menjadi isu penting di Jawa Barat. Kondisi ini turut berimbas pada alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat yang dinilai belum proporsional. Meskipun Jawa Barat memiliki populasi terbesar di Indonesia, porsi Dana Desa yang diterima masih lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena itu, pemekaran desa dinilai sebagai langkah realistis untuk memperluas layanan publik dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal.
Hasil kerja sama antara KBB dan Unisba tersebut melahirkan tiga desa percontohan yang siap dimekarkan, yaitu Desa Cihideung, Desa Jambudipa, dan Desa Sirnajaya. Tim akademisi Unisba telah melakukan kajian mendalam terhadap ketiganya. Menurut Tarlani, Tenaga Ahli dari Unisba, hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga desa tersebut sudah memenuhi syarat kelayakan pemekaran sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, khususnya dalam aspek usia dan jumlah penduduk.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa KBB, Faizal, menjelaskan bahwa setelah proses pemekaran rampung, desa hasil pemekaran akan ditetapkan sebagai Desa Persiapan. Dengan status tersebut, desa baru berhak mengajukan berbagai bantuan pendanaan dan program pembangunan baik dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat penguatan infrastruktur serta meningkatkan kapasitas kelembagaan di desa baru.
Rencana pemekaran ini disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Aspirasi untuk memekarkan wilayah sudah lama digaungkan oleh warga sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan. Selain memunculkan semangat baru, momentum ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan penataan ulang wilayah desa secara menyeluruh—mulai dari batas RW, dusun, hingga garis batas antar desa.
Proses pembagian aset desa pun dilakukan melalui musyawarah mufakat di setiap tingkatan, mulai dari RW hingga desa. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen masyarakat dan pemerintah desa terhadap prinsip transparansi, keadilan, dan partisipasi dalam pembangunan daerah.(gifa/png)
