Dialog Fiskal Daerah: Unisba Soroti Efisiensi Belanja dan Digitalisasi sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi
SALAMMADANI.COM — Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (Unisba) bersama ISEI Bandung menggelar Dialog Fiskal Daerah bertema “Menjaga Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan” di Auditorium Gedung Dekanat Unisba, Kamis (20/11). Acara dibuka oleh Dekan FEB Unisba, Prof. Dr. Nunung Nurhayati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTT., yang menegaskan bahwa dukungan akademisi sangat dibutuhkan dalam merumuskan masukan strategis untuk memperkuat kebijakan fiskal daerah.
Wakil Rektor Bidang Belmawa Unisba, Dr. Asnita Frida B.R. Sebayang, S.E., M.Si., turut memberikan sambutan kedua. Ia menekankan peran perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi fiskal sekaligus membangun budaya pengelolaan anggaran yang lebih berkualitas di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.
Diskusi dipandu secara menyeluruh oleh Guru Besar FEB Unisba, Prof. Dr. Atih Rohaeti Dariah. Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga penandatanganan Implementation Agreement (IA) antara FEB Unisba dan ISEI Bandung sebagai langkah penguatan kerja sama riset kebijakan fiskal dan pengembangan akademik.
Forum ini menghadirkan empat pembicara. Dedi Mulyadi, Kepala Bappeda Jawa Barat, memaparkan Postur APBD Jabar 2025 dan RAPBD 2026, serta menekankan pentingnya efisiensi belanja untuk mendorong sektor-sektor utama penggerak ekonomi seperti industri pengolahan, konsumsi rumah tangga, logistik, dan ketahanan pangan.
Dari DJPb Jabar, Maria Imaculata Sri Nuryati menjelaskan pola hubungan fiskal pusat–daerah melalui TKDD, sembari menekankan perlunya daerah memperkuat manajemen pendapatan dan mempercepat realisasi program prioritas.
Sementara itu, Yuzirwan dari OJK Jabar menguraikan perkembangan inklusi keuangan dan penguatan UMKM, termasuk peran lembaga keuangan mikro dan koperasi desa dalam membangun fondasi ekonomi lokal.
Dari Bank Indonesia Jabar, Kiptiah Riyanti menyoroti percepatan digitalisasi melalui TP2DD serta elektronifikasi transaksi daerah yang dinilai mampu meningkatkan transparansi, mendukung optimalisasi pendapatan, serta memperbaiki kepatuhan pajak melalui sistem yang lebih terpantau.
Sesi tanya jawab berlangsung cukup aktif. Zahra, mahasiswa Universitas Pasundan, bertanya mengenai cara belanja daerah dapat diarahkan secara lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor industri pengolahan, konsumsi masyarakat, logistik, koperasi “Merah Putih”, dan ketahanan pangan. Ia juga menyoroti inovasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta strategi optimalisasi pendapatan daerah.
Menanggapi hal tersebut, narasumber dari DJPb, BI, dan Bappeda menjelaskan bahwa belanja yang tepat sasaran harus difokuskan pada sektor produktif yang memiliki multiplier effect besar, seperti industri pengolahan dan distribusi pangan. Mereka juga menekankan pentingnya digitalisasi keuangan daerah dan penguatan pengawasan pajak guna menekan kebocoran anggaran, meningkatkan pendapatan, serta memastikan belanja daerah terealisasi tepat waktu.
Dialog ini menegaskan kembali komitmen Unisba dan ISEI Bandung untuk membangun sinergi antara akademisi, regulator, dan pemerintah daerah. Upaya optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, inovasi digital, serta perbaikan program strategis dinilai sebagai kunci agar APBD mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang inklusif dan berkelanjutan. (ask/png)
