2,67 Juta Siswa Binaan Kemenag Nikmati Program Makan Bergizi Gratis
Data hingga 28 Januari 2026, sebanyak 17.112 madrasah telah resmi ditetapkan sebagai penerima manfaat MBG
SALAMMADANI.COM — Kementerian Agama menunjukkan kesiapan serius dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri terkait tata kelola penyelenggaraan MBG yang digelar di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Berdasarkan pembaruan data hingga 28 Januari 2026, sebanyak 17.112 madrasah telah resmi ditetapkan sebagai penerima manfaat MBG. Jumlah tersebut mencakup sekitar 2,67 juta siswa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Meski capaian tersebut cukup signifikan, Kementerian Agama terus mendorong perluasan program. Pasalnya, masih terdapat lebih dari 70 ribu madrasah dengan sekitar 7,8 juta siswa yang masuk dalam daftar tunggu untuk tahap penyaluran berikutnya.
Tak hanya madrasah, program MBG juga telah menjangkau 3.264 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan penerima terbanyak, yakni 1.132 pesantren, disusul Jawa Tengah, Lampung, dan Jawa Timur.
Selain sebagai penerima manfaat, pesantren dengan jumlah santri di atas 1.000 orang didorong untuk bertransformasi menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mandiri. Langkah ini bertujuan mempersingkat jalur distribusi makanan sekaligus meningkatkan kemandirian lembaga.
“Meskipun secara keseluruhan penerima baru sekitar 20 persen, pemerintah akan terus melakukan pendataan agar madrasah dan pesantren bisa memperoleh MBG secara merata,” ujar Menag.
Regulasi dan Sistem Monitoring Diperkuat
Dari sisi kebijakan, dukungan regulasi diperkuat melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 9196 Tahun 2025 yang menjadi petunjuk teknis pelaksanaan MBG di madrasah. Aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.
Untuk memastikan akuntabilitas program, Kemenag juga mengembangkan Dashboard MBG sebagai sistem pemantauan real-time guna menjaga transparansi dan keakuratan data lapangan.
Dalam penguatan sumber daya manusia, Kementerian Agama telah menggelar Training of Trainers (ToT) serta pelatihan implementasi bagi Tim Pembina UKS/M di seluruh provinsi.
“Fokus utama pelatihan ini adalah edukasi gizi dan kemampuan uji organoleptik bagi guru, agar kualitas dan keamanan makanan yang diterima siswa benar-benar terjaga,” jelas Menag.
Aspek kehalalan menjadi bagian penting dalam skema MBG di lingkungan Kemenag. Melalui Direktorat Jaminan Produk Halal, dilakukan visitasi serta uji petik sertifikasi halal di lima provinsi percontohan, yakni Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan Maluku.
Langkah ini memastikan seluruh makanan yang dikonsumsi siswa tidak hanya bergizi, tetapi juga memenuhi standar halal secara syar’i.
Ekosistem MBG Berbasis Pesantren
Menag juga memperkenalkan konsep MBG berbasis ekosistem pondok pesantren. Skema ini mengintegrasikan rantai nilai halal dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan potensi lokal seperti pertanian, peternakan, dan perikanan di sekitar pesantren.
“Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan di sekitar lembaga pendidikan,” terang Menag.
Konsep tersebut diperkuat melalui model keuangan syariah terpadu, dengan memadukan dana investasi dan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar keberlanjutan SPPG pesantren semakin terjamin.
Kementerian Agama mencatat sejumlah tantangan, terutama terkait integrasi data antar-kementerian dan lembaga yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, penyempurnaan SOP penerima manfaat dinilai penting agar distribusi bantuan benar-benar menyasar wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Sebagai langkah percepatan, Kemenag akan memperkuat kerja sama dengan Inkopontren, memberdayakan guru, serta mengoptimalkan dana BOS dan BOP untuk penyediaan fasilitas pendukung. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas SDM nasional sebelum akhir tahun anggaran.
Skema Khusus MBG Selama Ramadan
Menjelang bulan suci Ramadhan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa program MBG tetap berjalan tanpa penghentian.
“Program MBG tetap dilaksanakan selama Ramadhan, hanya ada penyesuaian bentuk dan waktu pemberian di beberapa sekolah,” tegasnya.
Untuk sekolah atau madrasah dengan siswa non-muslim, layanan makanan bergizi tetap diberikan seperti biasa sesuai jadwal reguler. Sementara bagi siswa muslim di madrasah, bantuan akan dialihkan dari makanan siap saji menjadi paket makanan kering atau bahan pangan bergizi setara, agar dapat dikonsumsi saat berbuka atau sahur.
Adapun di lingkungan pondok pesantren yang berbasis asrama, distribusi makanan bergizi akan digeser ke sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh 3.264 pesantren penerima MBG, termasuk wilayah dengan konsentrasi tinggi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. (kemenag/ask-png)
