Perkuat Ekosistem Ekonomi Haji, Kemenhaj Gandeng Bulog dan Kementan Dorong Ekspor Beras ke Saudi
SALAMMADANI.COM — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mengambil langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu upaya strategis tersebut diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan beras produksi dalam negeri guna memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menegaskan bahwa pemanfaatan beras lokal kini menjadi prioritas utama pemerintah. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian yang digelar di Jakarta.
Menurut Jaenal, Indonesia sudah saatnya mengurangi ketergantungan terhadap beras impor dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand, khususnya untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
“Pemenuhan kebutuhan pangan jemaah haji tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi kuat lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga seluruh pemangku kepentingan, agar kebijakan berjalan searah dan rantai pasok pangan haji semakin kokoh,” ujar Jaenal Effendi di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Berdasarkan proyeksi Direktorat Jenderal PE2HU, kebutuhan beras bagi 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim haji 1447 Hijriah/2026 M diperkirakan mencapai sekitar 3.913 ton. Perhitungan tersebut didasarkan pada konsumsi 150 gram per porsi untuk total 127 kali makan selama operasional haji.
Untuk mewujudkan pemanfaatan beras nasional, Ditjen PE2HU bersama Bulog dan Kementerian Pertanian telah menyepakati komitmen bersama. Perum Bulog akan melakukan perhitungan kebutuhan total beras serta menyiapkan pasokan sesuai standar mutu yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal lima persen.
Sementara itu, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan dari sisi kebijakan dan regulasi guna memperlancar proses ekspor beras ke Arab Saudi.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas berbagai aspek teknis, mulai dari regulasi ekspor, mekanisme perizinan, hingga tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi. Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih relatif lebih rendah, sehingga diperlukan dukungan kebijakan agar produk nasional mampu bersaing dan diterima sebagai konsumsi jemaah haji.
Jaenal menambahkan, kondisi swasembada beras yang saat ini dicapai Indonesia menjadi momentum penting. Selama ini, faktor harga menjadi tantangan utama penggunaan beras lokal. Namun melalui penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis beras produksi petani Indonesia dapat memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional.
Hal senada disampaikan Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, yang turut hadir dalam rapat tersebut. Ia menyebut langkah kolaboratif ini sebagai bagian dari pembangunan legacy baru dalam penyelenggaraan haji.
“Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan bahwa perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh para petani, pelaku usaha, dan produsen di dalam negeri,” jelasnya.
Dengan perencanaan yang dilakukan sejak dini, Ditjen PE2HU optimistis pada musim haji mendatang jemaah haji Indonesia dapat menikmati konsumsi nasi dari beras hasil produksi petani nasional. Langkah ini sekaligus diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.(kemenhaj/ask-png)
