Empat Tahap IAIN Menuju Kampus Merdeka

SALAMMADANI,COM (29/07/2020) - Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar mengatakan ada empat tahapan yang harus dilakukan oleh IAIN Pekalongan jika ingin menjadi kampus merdeka. Pertama, Perlunya Akreditasi Program Studi dan Institusi. Akreditasi ini masih diberlakukan, karena ini menjadi titik tolak penjaminan mutu yang masih bisa dirasakan terstandar secara nasional, bahkan internasional. Jika suatu prodi sudah diakui dengan nilai A, maka akan diakui di tahun-tahun berikutnya. “Inilah yang penting bagi suatu perguruan tinggi untuk mendapat nilai A atau minimal B. Sebab, kalau ingin bekerja di instansi pemerintah rata-rata mensyaratkan minimal mendapatkan dengan nilai B," ucap Nizar saat menyampaikan Orasi Ilmiah Wisuda Magister ke-11, Sarjana ke-39, dan DIII ke-25 IAIN Pekalongan, di Pekalongan, Selasa (28/07). Hadir juga, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Rektor IAIN Pekalongan Ade Dedi Rohayana, serta para Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan. “Perguruan tinggi, kalau tidak mengejar nilai itu akan ketinggalan, daya saing dengan perguruan tinggi lainnya akan kalah. Oleh karena itu tanggung jawab rektor bagaimana yang C ini menjadi B, bahkan A. Karena begitu program studi itu terbentuk akan mendapatkan nilai C, dalam dua tahun bagaimana mengupayakan sebelum ada mahasiswa yang diwisuda bagaimana mengupayakan untuk mendapat nilai minimal B,” tambah Nizar. Kedua, konsep kampus merdeka adalah bagaimana mahasiswa di diberi hak mengambil mata kuliah 40 sks di luar prodinya. "Saya rasa itu out of the box,” ujar Nizar. Karena bersifat hak, maka boleh diambil, boleh juga tidak, dan inilah yang dinamakan kebebasan. Kebijakan ini dalam rangka mempersiapkan mahasiswa menghadapi era revelusi industry 4.0. Dulu, kebijakan ini dikenal dengan triple helix. Kampus membentuk tiga piramida yang saling menguatkan, 1. Kampus, 2. Pemerintah, 2. Dunia industri. Makanya dulu terkenal dengan nama link and match, yang artinya ruang ruang industri bisa dimasuki IAIN dengan istilah magang. Kalau nanti IAIN Pekalongan buka fakultas Teknik, maka mahasiswanya bisa magang dan itu dihitung sks-nya. Mahasiswa butuh skill melalui magang. "Teori ditambah praktik itu sesuatu yang luar biasa. Ini yang diluar mainstreame kita," tuturnya. “Ini artinya menuntut reformasi kurikulum, menuntut adanya revitalisasi kurikulum. Ini tugas berat wakil rektor 1 bagaimana membikin formula itu, yang sejak awal, kalau 40 SKS itu minimal 2 semester, kalau IAIN Pekalongan tidak siap dengan konsep ini maka daya saingnya akan kalah,” sambungnya. Ketiga, pembukaan prodi baru ini sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi diberikan kewenangan untuk membuka prodi yang sesuai dengan pasar. Jika ada prodi yang sudah kurang diminati bisa ditutup terlebih dahulu, walau nanti bisa dibuka Kembali. Oleh karena itu perlu dibuka prodi-prodi baru yang sesuai kebutuhan pasar. Keempat, memudahkan pengelolaan keuangan menjadi PTN BH (Badan Hukum). Kalau IAIN Pekalongan itu sudah BLU, tinggal satu step lagi menjadi PTN BH. Bagaimana kampus bisa menjamah wilayah industri jika regulasinya dibatasi. Kalau PTN BH, kewenangannya ada di rektor. "Jadi ada empat kebijakkan kampus merdeka ini, tentu para alumni mempunyai kontribusi besar dalam hal ini," tutupnya.** Sumber: humaskemenag Editor: Rifai