FH Unisba Bangun Sinergi Kelembagaan dengan DPRD Jawa Barat
SALAMMADANI.COM – Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (FH Unisba) terus mempertegas komitmennya sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif berkontribusi dalam penguatan pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang berlangsung pada Kamis (15/1) di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Audiensi dipimpin oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unisba, Prof. Dr. H. Nandang Sambas, S.H., M.H. Kegiatan ini bertujuan membuka peluang kerja sama kelembagaan antara perguruan tinggi, lembaga legislatif, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam penguatan kapasitas institusi dan pengembangan sumber daya manusia.
Pertemuan tersebut diterima oleh Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh H. M. Sidkon Djampi, S.H., M.M., Anggota Komisi I dari Fraksi PKB, yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Unisba.
Dalam audiensi ini, FH Unisba hadir bersama jajaran pimpinan dan pengelola program studi. Turut mendampingi antara lain Wakil Dekan II FH Unisba Jejen Hendar, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Dr. Arif Firmansyah, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Dr. Diana Wiyanti, S.H., M.H., serta Agung Pratama, S.Pd. selaku staf Program Studi Magister Ilmu Hukum.
Selain itu, audiensi juga dihadiri perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai undangan terkait.
Pembahasan audiensi difokuskan pada berbagai peluang kerja sama strategis, di antaranya peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD, serta pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program pendidikan lanjutan pada jenjang magister dan doktor di FH Unisba.
Tidak hanya itu, diskusi juga menyoroti penguatan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan, seminar, serta kajian hukum yang melibatkan akademisi Fakultas Hukum Unisba.
Agenda penting lainnya adalah peluang pelaksanaan program magang mahasiswa FH Unisba di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dibahas pula rencana kolaborasi riset dan kajian hukum guna mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD, sekaligus memperkuat perumusan kebijakan hukum daerah.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis, terbuka, dan konstruktif. Seluruh pihak menyambut positif rencana kerja sama yang diusulkan dan sepakat bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hukum serta tata kelola pemerintahan daerah.
Sebagai tindak lanjut, direncanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara FH Unisba, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai dasar implementasi kerja sama yang konkret dan berkelanjutan.
Audiensi ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara FH Unisba dengan DPRD Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang berkeadaban, berkeadilan, dan memiliki kesadaran hukum yang kuat melalui sinergi akademisi, legislatif, dan eksekutif. (askur/png)
