Kemenag Targetkan Sertifikasi Guru Melalui PPG Tuntas pada 2026
Sertifikasi ini Harus Selesai Dalam Dua Tahun
SALAMMADANI.COM – Kementerian Agama menargetkan penyelesaian sertifikasi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan hingga tahun 2026. Program ini mencakup guru madrasah serta guru agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) di sekolah umum. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, sejalan dengan kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menjelaskan bahwa PPG Dalam Jabatan merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan sertifikasi guru. “Dengan pelaksanaan yang lebih terstruktur dan efisien, kami optimis kualitas pendidikan madrasah dan agama di sekolah umum akan meningkat signifikan,” katanya di Jakarta, Jumat (3/1/2025).
Saat ini, terdapat 620.716 guru di bawah binaan Kemenag yang belum tersertifikasi. Rinciannya meliputi 484.678 guru madrasah, 95.367 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum, 29.002 guru agama Kristen, 11.115 guru agama Katolik, 494 guru agama Hindu, 689 guru agama Buddha, dan 176 guru agama Khonghucu.
Wakil Menteri Agama, HM Romo Syafii, menegaskan bahwa sertifikasi ini harus selesai dalam dua tahun. “Penyelesaian sertifikasi guru melalui PPG Dalam Jabatan harus dituntaskan dalam waktu dua tahun. Saya meminta seluruh satuan kerja terkait bekerja secara cepat, efektif, dan penuh dedikasi,” ujarnya.
Menurut Romo, program sertifikasi guru menjadi prioritas utama Kemenag. “Kami semua harus sepakat bahwa sertifikasi guru adalah agenda utama. Penggunaan anggaran perlu diarahkan secara tepat, misalnya dengan menekan belanja seremonial agar fokus mendukung program peningkatan kesejahteraan guru yang diusung Presiden Prabowo,” tambahnya.
Romo Syafii juga menyebut bahwa pola pelaksanaan PPG Dalam Jabatan akan mengadopsi model PPG Transformasi dari Kemendikdasmen dengan penyesuaian khusus, termasuk komponen pendampingan melalui Learning Management System (LMS) untuk memastikan pembelajaran yang lebih efektif.
Pelaksanaan program ini dijadwalkan mulai 1 Maret 2025 di 56 LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) secara serentak, dengan lima angkatan yang masing-masing berlangsung selama 45 hari. Seleksi peserta dilakukan secara transparan menggunakan sistem berbasis data.
Selain itu, terdapat kabar baik bagi guru non-ASN yang telah tersertifikasi (non inpassing). Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan, sementara guru ASN tetap menerima TPG sesuai dengan besaran satu kali gaji pokok.
Dengan akselerasi ini, Kemenag menargetkan seluruh guru di bawah naungannya memiliki sertifikat pendidik paling lambat pada akhir tahun 2026. (m koeron/ask/KA)
