DPRD Jabar Tegaskan Pemekaran Daerah Baru DPRD Perlu Dukungan Penuh Stakholder
SALAMMADANI.COM – DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung upaya percepatan pemekaran daerah otonomi baru di wilayahnya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang lebih memprioritaskan alokasi dana berdasarkan jumlah kabupaten/kota daripada jumlah penduduk suatu daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa, M.Si, dalam pertemuannya dengan Forum Komunikasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Selasa (26/11).
Buky menyampaikan bahwa program pemekaran daerah otonomi baru (CDOB) perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, mengingat usulan tersebut sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak lama. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut karena moratorium yang masih berlaku.
Menurut Buky, meskipun Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yakni sekitar 50 juta jiwa, jumlah kabupaten/kotanya lebih sedikit dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang penduduknya lebih sedikit. Hal ini mempengaruhi alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, yang dihitung berdasarkan jumlah kabupaten/kota, bukan jumlah penduduk.
Buky juga menekankan bahwa pemekaran daerah penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk bersatu, baik secara politik maupun administratif, agar kebutuhan terkait pemekaran di Jawa Barat dapat mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Selanjutnya, Buky mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak-pihak terkait akan terus dilakukan, namun perlu ada penguatan koordinasi antara tokoh-tokoh masyarakat, anggota DPR RI, serta peran aktif DPD RI dari dapil Jawa Barat agar program pemekaran ini dapat berhasil dengan baik.
